Sebelum pada topik bahasan mengenai Peran SOTK Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, Anda perlu memahami siapa sih perangkat Desa itu sendiri. Dalam konteks inilah Anda bisa mempelajari secara detail dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

PERAN SOTK DESA

Secara umum yang dimuat dalam Permendagri tersebut, SOTK Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Sedangkan Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan dibantu oleh unsur staf sekretariat dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, serta paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

Sedangkan Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Adapun tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain hal tersebut, Pelaksana Teknis yang dimaksud pada poin diatas merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan serta paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan fungsi dari perangkat Desa (SOTK Desa) masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

SEKRETARIS DESA (SEKDES)

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

KEPALA URUSAN (KAUR)

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

KEPALA SEKSI (KASI)

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

KEWILAYAHAN/KEPALA DUSUN

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Jika berbicara tentang kebijakan pengelolaan keuangan Desa, rujukan regulasinya adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Sekdes memegang peran stategis di Desa, baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. Dengan pemikiran dan konsep dari seorang sekdeslah yang akan membawa kemajuan pemerintah Desa itu sendiri. Atau sebaliknya, jika sekdes tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka beragam persoalan akan muncul, dan akibatnya desa tidak akan maju dan berkembang.

Sekdes adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa seperti yang dijabarkan diatas dan tugasnya sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Oleh sebab itu, seorang sekdes seharusnya memiliki kemampuan di atas rata-rata perangkat desa lainnya yaitu kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, seperti kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa.

TUGAS PPKD

SEKRETARIS DESA (SEKDES)

Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa bertugas sebagai sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasiokan penyusunan dan pelaksanan kebijakan APB Desa;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APB Desa;
4. mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
5. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjwaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas-tugas diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas:

1. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KAUR DAN KASI

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Permendagri No.20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakat Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota

Tentunya, selain menjalankan tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan desa, Kaur dan Kasi juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi kewajibannya.

KAUR KEUANGAN

Jenis Pendapatan Desa yang ditangani :

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Aset Desa
3. Hasil Swadaya Dan Partisipasi
4. Pendapatan Lain-lain
5. Dana desa (DD)
6. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota (PBH)
7. Alokasi Dana Desa (ADD)
8. Bantuan Keuangan Provinsi
9. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
10. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
11. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
12. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
13. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
14. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
15. Bunga Bank
16. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Jenis Belanja Desa yang ditangani :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Jenis Pembiayaan Desa yang ditangani:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

KAUR UMUM

Jenis Belanja Desa yang ditangani :

1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
2. Penyediaan Operasional BPD
3. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
4. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
6. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
7. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
8. Pengelolaan/Administrasi/Penilaian Aset Desa

KAUR PERENCANAAN

Jenis Belanja Desa yang ditangani:

1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
5. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KASI PEMERINTAHAN

Jenis Belanja Desa yang ditangani:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
2. Penyusunan Kebijakan Desa
3. Pengembangan Sistem Informasi Desa/website desa
4. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
5. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
6. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
7. Sertifikasi Tanah Kas Desa
8. Administrasi Pertanahan
9. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
10. Mediasi Konflik Pertanahan
11. Penyuluhan Pertanahan
12. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
13. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
14. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
16. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
17. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
18. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
19. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
20. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
21. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
22. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
23. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
24. Peningkatan kapasitas kepala Desa
25. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
26. Peningkatan kapasitas BPD

KASI PELAYANAN

Jenis Belanja Desa yang ditangani:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
5. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
6. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
8. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
9. Penyelenggaraan Posyandu
10. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
12. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
13. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
14. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
15. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
16. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
17. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
18. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
19. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
20. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
21. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
22. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
23. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
24. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
26. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
27. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
28. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
29. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
30. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
32. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
33. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
34. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
35. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
36. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
37. Pembinaan Lembaga Adat
38. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
39. Pembinaan PKK
40. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
41. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
42. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
43. Bantuan Perikanan
44. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
45. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
46. Peningkatan Produksi Peternakan
47. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
48. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
49. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
50. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
51. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
52. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
53. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
54. Pembentukan BUM Desa
55. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
56. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
57. Pengembangan Industri kecil level Desa
58. Pembentukan/Fasilitasi/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

KASI KESEJAHTERAAN

Jenis Belanja Desa yang ditangani:

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
3. Belajar Milik Desa
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD
5. Pemeliharaan Jalan Desa
6. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
7. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
8. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
9. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain)
10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
11. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
12. Pemeliharaan Embung Milik Desa
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jembatan Milik Desa
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
    Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
20. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
25. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
29. Pengelolaan Hutan Milik Desa
30. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
32. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
33. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
34. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
38. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
39. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
40. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
42. Penanggulangan Bencana
43. Keadaan Darurat
44. Mendesak

Mungkin ini hanya sekilas yang bisa kami rangkum dari berbagai sumber dan diskusi bersama para pegiat Desa dan Anda dapat mendownload buku desa tersebut dalam postingan Tugas Kasi Kaur dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber : www.ciptadesa.com